Sitemap: Home > News, Press Release > Siaran Pers KMAN IV 21 April 2012
Siaran Pers KMAN IV 21 April 2012
Sabtu, 21 Apr 2012 | 22:37

Siaran Pers

Tim Media KMAN IV

21 April 2012

 

Sarasehan Kongres Nasional AMAN IV memasuki hari kedua, 21 April 2012 yang dilaksanakan secara serentak di dua belas tempat di segala penjuru sekitar kota Tobelo, Halmahera Utara. Siaran pers ini melaporkan lima di antaranya.

Di Aula Dabiloha, sarasehan bertema Masyarakat Adat dan Konservasi berbasis Kearifan Tradisional yang membahas tentang strategi memperkuat hak-hak masyarakat adat dan konservasi berbasis kearifan tradisional. Workshop yang diselenggarakan oleh AMAN, PEMDA Halmahera Utara, dan WWF menjadi sangat menarik ketika pembahasan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan konservasi dan masyarakat adat terangkat ke permukaan publik.

Isu-isu tentang pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam konservasi serta bagaimana mempromosikan model-model konservasi berbasis pengetahuan adat sebagai strategi advokasi dan penguatan hak-hak masyarakat adat dalam konservasi.

“Adat kita jangan sampai hilang, harga diri adat kita nanti bisa ikut hilang.“ tutur Austia salah satu peserta perwakilan dari suku Tobelo Dalam yang tak bisa berbahasa Indonesia.

Konsep kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam telah dibangun oleh masyarakat adat seiring dengan kedekatan dan interaksi dengan alam. Sistem dan nilai-nilai yang dibangun untuk perlindungan menggunakan berbagai mitos seperti hutan larangan, hutan keramat, lubuk larangan dan lainnya sebagai bagian perlindungan.

Rizal Mahfud mengatakan kini saatnya seluruh masyarakat adat membangun manajemen kolaboratif terhadap pengelolaan hutan atau taman nasional demi keberlangsungan hutan dan taman nasional masyarakat adat. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh masyarakat adat untuk penguatan hak-hak masyarakat adat dalam konservasi berbasis kearifan tradisional antara lain asal usul, wilayah adat, kelembagaan, dan hukum adat.

Gedung Pertemuan Gereja Betlehem menjadi lokasi sarasehan “Partisipasi Politik Masyarakat Adat.” Hadir sebagai pembicara adalah tokoh nasional yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara, Bondan Gunawan; Bupati Halmahera Utara Hein Namotemo; dan Kepada Desa Keluru, Kerinci, Jambi, Eli Ani.

Bondan menekankan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, melainkan soal bagaimana masyarakat melakukan kesantunan agar bisa semakin maju.

“Di Halimun [Jawa Barat] ada 25 bibit padi asli Indonesia. Kita dapat mengembangkan itu agar tidak lagi beli bibit dari perusahaan-perusahaan besar seperti Monsanto. Mari lawan yang batil dengan yang haq,” ujarnya. “Ini juga politik yang dapat dilakukan oleh masyarakat ada.”

Hein Namotemo menyatakan bahwa kursi-kursi di lembaga-lembaga legislatif seharusnya menjadi jatah bagi masyarakat-masyarakat adat. UU Partai Politik yang ada sekarang menurutnya harus dirombak, karena hanya memunculkan orang-orang dengan uang yang justru tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Ini ia ungkapkan menanggapi keresahan partisipan mengenai bahaya penggunaan politik uang terhadap nilai-nilai adat.

“Para pemimpin harus mendapatkan kepercayaan. Pemimpin harus berkorban,” ujarnya.

Eli Ani menyatakan bahwa perempuan yang memiliki kemampuan harus didukung untuk menjadi pemimpin. Kiprah Eli di tingkat desa telah berhasil mengangkat harkat masyarakat adat dengan mengembalikan fungsi hutan adat serta melestarikannya, meningkatkan posisi tawar masyarakat adat di bidang ekonomi, serta menyertakan perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan adat.

Hein Namotemo dan Bondan Gunawan sama-sama menekankan pentingnya mengadopsi nilai-nilai etis yang terkandung di dalam budaya adat ke dalam dunia perpolitikan demi tercapainya Indonesia Raya.

Sarasehan Mendulang Mitos Bagian Dua tentang ”Kesenian Tradisional dalam Arus Globalisasi dan Pengetahuan Tradisional serta Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat,” diselenggarakan di Aula SMU Kristen Tobelo.

Narasumber Kunthi Tridewiyanti (Universitas Pancasila – Jakarta), yang juga anggota Komisioner Komnas Perempuan, Ir Jesaya Banari (tokoh adat Tobelo,anggota Dewan AMAN Maluku Utara, anggota DPRD Halmahera Utara).   seorang tokoh masyarakat adat penggerak masyarakat adat Hibualamo, Tobelo dan anggota Dewan AMAN wilayah Maluku Utara serta anggota DPRD Halmahera Utara.

Kunthi Tridewi memaparkan kesenjangan antara hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Dia memberi contoh perihal perkawinan adat yang tidak diakui oleh agama dan negara. “Perkawinan adat itu dianggap tidak sah, namun jika perkawinan dilakukan dalam ranah hukum agama otomatis negara mengakuinya, begitu juga sebaliknya,” papar Kunthi. Lebih jauh hal itu tentu berkaitan dengan pengakuan negara terhadap hukum adat,” pungkasnya.

Ir Jesaya Banari menceritakan pengalamannya terkait penggalian kembali seni-seni tradisional dari daerah Galela seperti Yora yang ikut menyemarkakan pembukaan KAMAN IV tgl 19 April lalu, diangkat dari Seri KodhobaSeri berarti hormat dan kodhoba adalah burung elang. Namun makna sejatinya adalah hidup merupakan keseimbangan antara fisik dan roh, dalam bahasa Tobelo,”Nanga Oho de Nanga Sininga Imaremote. Namun Yesaya   menyayangkan masih saja bertemu pada orang yang pura-pura perduli terhadap pelestarian seni tradisional. Seniman biasa diundang pentas saat ada tamu datang dan setelah pesta usai mereka lupa pada senimannya,” kata Yesaya Banari menjelaskan.

Ada enam pembicara dalam sarasehan Perkebunan Besar dan Hak-hak Masyarakat Adat , sehingga sarasehan harus dibagi dalam 2 sesi. Pembicara sesi pertama adalah Noer Fauzi (SAINS), Munadi (AMAN Maluku Utara), Norman Jiwan (Sawit Watch). Pembicara pada sesi kedua adalah Vanessa Reid (ICCA), Nurhidayati (Greenpeace), Carlo Nainggolan (Sawit Watch).

Secara garis besar para pembicara menyoroti kebijakan negara yang memberikan izin ke perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan sawit skala besar menurut Noer Fauzi, atau yang biasa disapa dengan Oji, adalah bagian dari kapitalisme perkebunan komoditas. Secara kritis Oji menjelaskan kapitalisme perkebunan komoditas dalam pandangan dan kajian reforma agraria sejati dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dan kehidupan.

Menurut data Direktorat Jendral Perkebunan, konflik antara masyarakat melawan perusahaan sawit berlangsung di 143 kabupaten. Konflik yang sudah dilaporkan mencapai 591 konflik. Umumnya konflik terjadi karena praktek perkebunan besar dalam mengakuisisi lahan, atau skema kerjasama antara perusahaan sawit dengan masyarakat adat yang selalu merugikan masyarakat adat. Selain itu, pola penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah dan perusahaan sawit selalu menggunakan cara-cara kekerasan yang memobilisi aparat kepolisian dan militer.

Tuntutan penyelesaian konflik secara efektif, berkeadilan sosial, dan juga moratorium pemberian izin perkebunan sawit belum mendapat perhatian dari pemerintah dan pemodal. Sejauh ini belum ditemukan upaya efektif untuk menyelesaikan sengketa dan bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik perkebunan skala besar di wilayah masyarakat adat, ditengah gencarnya perluasan perkebunan sawit sebagai akibat dari meningkatnya pasar komoditi pertanian maupun kehutanan di pasar internasional.

Memperkuat komunitas adalah solusi untuk masyarakat adat dalam mengarungi pusaran kapitalisme perkebunan komoditas yang kejam ini.

Mayoritas masyarakat adat tidak paham tentang REDD+. Kesan ini terlihat dalam sarasehanMasyarakat adat dan Mitigasi Perubahan Iklim  di  Pulau Kumo, Tobelo. Miskinnya informasi dari pemerintah membuat masyarakat adat bingung menyikapi proyek REDD+ sebagai solusi mengatasi perubahan iklim.

Sebagai salah satu dari lima negara pemilik hutan di dunia, Indonesia menjadi incaran  proyek REDD. Sejak 2008, sudah ada 44 proyek  REDD yang berjalan di Indonesia.

Masyarakat adat yang ratusan tahun hidup dan tergantung terhadap hutan merasa terancam dan skeptis dengan berbagai insiatif yang berasal dari luar, termasuk proyek REDD+. “Pengalaman yang mengajar kami”, ucap seorang peserta dari Kalimantan.

Meski demikian, Rizal Mahfud, PD AMAN Sulteng, mengatakan bahwa proyek REDD+ justru bisa menjadi peluang untuk mendapatkan kembali pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Dalam proyek UN REDD di Sulawesi Tengah misalnya, masyarakat adat terlibat dalam penyusunansafeguards  atau perlindungan terhadap masyarakat adat jika nanti proyek REDD+ dilakukan.

Sarasehan ini sontak menjadi riuh ketika Teras Narang, Gubernur Kalimantan Tengah, hadir sebagai pembicara. Selain Teras Narang hadir pula pembicara dari berbagai instansi seperti Departemen Kehutanan, UKP4/Satgas REDD+, MFP, Kehati, Debt Watch dan BIC.

Di lokasi lain, dalam obrolan dengan Eliza Kissya, Kepala Kewang Negeri Haruku, kegelisahan nampak dalam dirinya. Selalu saja ia bertanya-tanya, siapakah yang akan menggantikan dirinya untuk memangku tugas adat menjaga sumber alam untuk kehidupan bersama ini? Siapakah yang memiliki keberanian melawan setiap ketidak adilan yang terjadi di tanahnya?

Sadar akan lemahnya proses kaderisasi yang menjadi persoalan utama dalam upaya keberlanjutan perjuangan masyarakat adat, maka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara membentuk sebuah sayap baru khusus untuk anak-anak muda. Berdiri pada bulan Januari 2012,  Barisan Gerakan Pemuda Adat dimaksudkan menjadi ajang bagi para pemuda untuk mencintai dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

“Kaderisasi sebenarnya mandat dari Kongres AMAN III di Pontianak yang harus kita laksanakan” ungkap Simon Pabaras, Koordinator bidang Pemuda AMAN.

Pada Kongres AMAN IV di Tobelo, tidak heran jika ada sarasehan khusus mengenai “Kaukus Pemuda Adat” pada 21 April 2012 di Gedung New Plaza. Adapun salah satu tujuan sarasehan ini untuk mengidentifikasi persoalan pemuda adat di daerahnya. Dalam paparan hasil diskusi, pemuda adat wilayah Maluku dan sekitarnya mengungkapkan bahwa pemuda sendiri kerap tidak dilibatkan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan. Terkait dengan perjuangan untuk mempertahankan tanah adat dari eksploitasi pihak luar, maka tidak mudah bagi pemuda membangun satu visi bersama. Hal ini disebabkan perusahaan pun kerap mempekerjakan kaum muda, terutama untuk daerah yang memang minim lapangan pekerjaan.

Persoalan rendah diri untuk mengakui identitas adat juga terjadi pada anak muda. “Stigma dibilang kampungan seringkali melemahkan kepercayaan diri para pemuda. Sehingga mereka tidak bangga dengan tatanan adat yang ada,” lanjut Simon Pabaras. Persoalan lain yang muncul adalah rendahnya keinginan untuk pulang kampung setelah menempuh ilmu di rantau. KOndisi ini menyebabkan minimnya sumber daya manusia untuk memperkuat kemandirian kampungnya di berbagai bidang. Rentetan persoalan inilah yang akan dibahas lebih lanjut untuk menjadi rekomendasi di forum kongres AMAN IV.

Pada sarasehan “Masyarakat Adat dan Mitigasi Perubahan Iklim,” didiskusikan peluang dan tantangan pengelolaan hutan berbasis komunitas dan berdasarkan kearifan tradisional agar dapat diakui dan dilindungi sebagai salah satu model skema REDD+

Dalam bagian presentasinya, Iwan Wibisono menyampaikan materi bertema “Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia.” Presentasi Iwan Wibisonoantara lain memaparkan Safeguard (kerangka pengamanan) diperlukan sebagai upaya dini untuk memastikan bahwa sebuah program proyek REDD+ tidak melawan tujuannya sendiri. Safeguard memastikan bahwa REDD tidak hanya mengurangi pelepasan emisi dari deforestasi dan degaradasi hutan, tetapi pada saat yang sama melindungi dan memberdayakan komunitas yang berkaitan dengan proyek REDD+.

Pembicara berikutnya, Nadia Hadad dan Diana Gultom, menyampaikan bahwa REDD ada karena hutan sebagai penyerap karbon dunia harus dikonservasi dan dijaga. Ada lima aktor dari program REDD yaitu pemerintah (pusat dan daerah), donor (bilateral dan multirateral), organisasi non-profit, swasta, dan masyarakat adat. Pada program REDD juga harus ada alat pengaman (safeguard) yang dapat melindungi kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, serta kelestarian lingkungan.

Diskusi di akhir sesi pertama menghasilkan resolusi dan rekomendasi yang akan dibawa ke Kongres, antara lain:  setiap informasi harus diberikan pada masyarakat adat; proyek taman nasional, restorasi, tambang dan lain-lain, harus mendapat persetujuan masyarakat adat; keputusan masyarakat menjadi referensi pemerintah; kepemilikan lahan masyarakat adat harus diakui dan dikembalikan kepada masyarakat adat; juga harus ada UU yang mengakui hak masyarakat adat dan diturunkan dalam peraturan di tingkat pemerintah daerah.

Yetti Rusli kemudian memaparkan “Kebijakan REDD+ Indonesia: Peluang dan Tantangan Bagi Masyarakat Adat.” Yetti antara lain menyampaikan empat peran utama hutan dalam perubahan iklim, yakni menyimpan karbon padat, menyerap CO2 gas rumah kaca dan mengubahnya menjadi biomasa; menghasilkan green product; serta sumber emisi CO2 hanya jika terbakar atau membusuk.

Kemudian Agustin Teras Narang menyampaikan materi mengenai “Peranan Pemda dalam pengakuan terhadap hak-hak adat dan inisiatif REDD+ berbasis komunitas.” Menurut Teras Narang, REDD+ dalam hal ini plusnya termasuk pemberdayaan masyarakat adat. Program REDD+ bukan untuk memarjinalkan masyarakat adat tapi mengikutsertakan masyarakat adat. REDD+ menempatkan masyarakat adat sebagai pelaku utama dan penerima manfaat terbesar dalam mekanisme distribusi manfaat REDD+.

Pembicara berikutnya M.S. Sembiring mengatakan bahwa pembiayaan REDD+ komersial, misalnya carbon trading, harus jelas ukurannya. Jika pasar karbon luar negeri masih sulit, maka pemerintah bisa mendorong lewat pasar dalam negeri untuk diatur sendiri. Jalur non-komersial misalnya peraturan pemerintah mengenai pajak atau corporate social responsibility, atau bantuan negara lain.

Sementara itu, Sugeng Raharja memaparkan bahwa pengelolan hutan harus mempertemukan kepentingan konservasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini FFI menggunakan skema Hutan Desa yang menjadi milik seluruh warga dan dikelola seluruh warga.

Pembicara terakhir Rizal Mahfud menyampaikan bahwa masyarakat adat sudah melakukan praktek mitigasi terhadap perubahan iklim, karena masyarakat sudah beribu-ribu tahun di wilayah adatnya dengan pengetahuan tradisional mengolah hutannya secara arif dan berkelanjutan. Ke depan, untuk meningkatkan mitigasi, masyarakat adat harus melakukan antara lain revitalisasi aturan adat, mengidentifikasi batas wilayah adat, dan memposisikan musyawarah adat sebagai penerapan Free Prior Informed Consent (FPIC).

Setelah tanya jawab, peserta  menyusun poin aksi untuk menjadi rekomendasi di Kongres, yang terdiri dari: revitalisasi aturan adat; penguatan kelembagaan lokal; persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan melalui musyawarah adat; dan penetapan batas wilayah adat.

 

 

 

 





support by: