Sitemap: Home > Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara, Video > Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara 2012
Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara 2012
Selasa, 17 Apr 2012 | 08:29

Tobelo, Halmahera Utara, menjadi lokasi pertemuan para perempuan yang mewakili berbagai komunitas adat di seluruh Nusantara pada 15 – 16 April 2012. Sebagai agenda utama, Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara memusyawarahkan pembentukan wadah berhimpunnya perempuan-perempuan adat seluruh nusantara. Sebagai bagian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), kini Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN) telah hadir menjadi kekuatan penting dalam perjuangan bersama menuju masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat.

Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara

Busana Perempuan Adat Nusantara

 

——————————————————————————————————————————–

Temu Nasional Perempuan Adat ini merupakan mandat KMAN III, 2007 di Pontianak melalui Direktorat Pemberdayaan Perempuan Adat (DPPA). Melalui fasilitasi DPPA dalam dua tahun terakhir Perempuan Adat mulai melakukan pertemuan yang cukup intensif untuk melihat ulang seluruh proses keterlibatan Perempuan Adat di dalam organisasi AMAN.Â

Pertemuan-pertemuan ini telah membangun kesadaran bersama Perempuan Adat bahwa dibutuhkan wadah lain sebagai tempat belajar dan mengkonsolidasikan cita-cita bersama Perempuan Adat di dalam organisasi AMAN dan berposisi terhadap pihak-pihak lainnya. Affirmative action tidaklah tindakan yang mencukupi bagi Perempuan Adat untuk dapat terjun langsung berpartisipasi melalui proses-proses berorganisasi di dalam AMAN. Tidak dapat disangkal bahwa keterbatasan Perempuan Adat terhadap akses informasi menjadikan mereka harus berkejaran mengatasi ketertinggalan dan secara bersamaan harus terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi posisi Perempuan Adat di berbagai tingkatan mulai dari komunitas, organisasi dan bernegara sehingga keterlibatan Perempuan Adat belumlah optimal. Kesetaraan masih harus diperjuangkan oleh  Perempuan Adat.

Untuk itu, dalam Temu Perempuan Adat di Hotel Medina, 2010 yang dihadiri oleh Perempuan Adat dari 7 wilayah regional AMAN (Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) telah menyepakati perlu dibentuknya Organisasi sayap Perempuan Adat yang otonom di bawah AMAN di dalam Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara yang dilangsungkan pada tanggal 15-17 April 2012 di Tobelo, Maluku Utara.

Temu Nasional ini dimaksudkan untuk mewujudkan Organisasi sayap Perempuan Adat yang melakukan percepatan kaderisasi dan pengorganisasian Perempuan Adat di komunitas-komunitas anggota AMAN; membangun strategi bersama Perempuan Adat di dalam KMAN IV dan organisasi AMAN serta memposisikan Perempuan Adat di berbagai tingkatan baik komunitas, Organisasi dan Negara. Didasarkan pada tujuannya Temu Nasional Perempuan Adat mengambil tema Memperkuat Partisipasi Perempuan Adat dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri dan Bermartabat.

Temu Nasional dapat disebut sebagai Konggres Perempuan Adat I yang akan dihadiri oleh 200 orang Perempuan Adat yang berasal dari perwakilan 1.696 komunitas adat anggota AMAN, Perempuan Dewan AMAN, Perempuan Pengurus Wilayah (PW), Perempuan Pengurus Daerah (PD), Biro Perempuan di PW dan PD, Perempuan anggota Organisasi sayap Barisan Pemuda/i Adat.

Sarasehan Perempuan Adat

Sarasehan Perempuan Adat dalam rangakaian KMAN IV mengambil Tema : Perempuan Adat dan Proses Pengambilan Keputusan yang merupakan tindaklanjut dari pelatihan-pelatihan di tingkat komunitas, daerah dan regional yang telah difasilitasi DPPA dalam empat tahun terakhir. Sarasehan ini akan dibagi ke dalam dua alur. Pagi sampai Siang Hari akan membicarakan Perempuan Adat dalam proses pengambilan keputusan secara umum baik di tingkatan Komunitas, Organisasi dan Negara. Siang sampai sore, Â Perempuan Adat akan akan secara terfokus mendiskusikan, mencermati dan memposisikan diri pada dokumen safeguard kajian sosial dan lingkungan REDD+ dari draft yang sudah disampaikan kepada SATGAS REDD+ dengan mencermati dokumen lain dari konsultasi-konsultasi yang sudah berjalan. Tetapi dokumen yang akan dihasilkan tidak hanya ditujukan kepada proyek REDD+ saja, tetapi menyiapkan ‘safeguard khusus dari perspektif hak-hak Perempuan Adat’ untuk berbagai proyek yang akan masuk ke wilayah Masyarakat Adat.

Untuk itu, Sarasehan ini tidak hanya diperuntukan kepada perempuan saja, tetapi juga membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak (penggiat, penggerak dan pendukung gerakan Masyarakat Adat) untuk bisa mengkritisi, memberikan masukan dan saran kepada dokumen yang akan dihasilkan. Keterlibatan banyak pihak akan membantu Perempuan Adat untuk lebih memahami situasi dan perkembangan terkini berbagai informasi dari sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan akan banyak pengayaan yang dapat diambil dari proses ini.

Kesertaan dalam Sarasehan Perempuan Adat ini terbuka dengan mengikuti mekanisme yang sudah disiapkan oleh Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara IV.




support by: